Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, saat ini sedang fokus menuntaskan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buleleng. Saat ini, sesuai data dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem di Buleleng mencapai angka 5314 jiwa. Namun dari jumlah tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ir. Ketut Lihadnyana,MMA inginkan Dinas Sosial untuk melakukan validasi data jumlah masyarakat tersebut. 

Hal ini diungkapkan Pj. Bupati Lihadnyana saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem yang diselenggarakan di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Jumat (3/2). Dalam kesempatan ini, Pj. Bupati Lihadnyana didampingi Sekda Buleleng Drs. Gede Suyasa,M.Pd dan diikuti para Asisten Setda Buleleng, Pimpinan SKPD terkait, dan Pimpinan BUMD Kabupaten Buleleng. 

Pj. Bupati Lihadnyana pun mengintruksikan Dinas Sosial melakukan pendataan by name by address. Dirinya menegaskan, program Pemerintah harus tepat sasaran. 

"Saya minta lakukan pendataan by name by address, sehingga tidak ada program bantuan yang tidak tepat sasaran," tegasnya. 

Dirinya juga meminta kepada Pimpinan SKPD untuk memberikan bantuannya sesuai dengan data dari Dinas Sosial. Ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih bantuan yang diberikan. 

"Nanti Dinas Sosial berikan Datanya ke Dinas lain supaya bisa dianggarkan sesuai dengan data yang benar," imbuhnya. 

Sementara itu, ditemui usai Rakor, Kepala Dinas Sosial I Putu Kariaman Putra, S.Sos., MM., mengatakan, Dinas Sosial bersama pendamping PKH telah melakukan validasi data sejak tanggal 1 Februari 2023. Dirinya menambahkan, sejak hari itu, sudah ada 552 dari 5314 warga yang didata.